DPD HAPI Kalsel Siap Kawal Akses Keadilan Masyarakat hingga Pedesaan
Banjarbaru Kal-Sel, 30 Agustus 2026 — Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (DPP HAPI) resmi mengukuhkan Badrul Ain Sanusi Al-Afif, S.H., M.H. sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah HAPI Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa bakti 2026–2031, dalam acara pelantikan yang digelar di Banjarbaru, Minggu (30/8).
Keputusan tertuang dalam SK DPP HAPI Nomor KEP-005/DPP-HAPI/SK/VIII/2026 yang ditandatangani Ketua Umum Dr. Enita Adyalaksmita, S.H., M.H. dan Sekretaris Jenderal Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. Dalam kepengurusan, Badrul Ain didampingi M. Hafidz Halim, S.H. sebagai Sekretaris dan Aprina Rasidayanti, S.H. sebagai Bendahara.
Pelantikan berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai unsur, termasuk jajaran akademisi yang diwakili Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. Ir. Aam Gunawan, MP., IPU, aktivis kemahasiswaan dari PB HMI Arkandi Hidayatullah, serta perwakilan organisasi advokat lain seperti Sekretaris Jenderal OA DPP Dewan Pergerakan Advokat (DEPA) RI Dr. Sugeng Ari Wibowo, S.H., M.H.
Pemerintah daerah turut memberikan dukungan penuh, terlihat dari hadirnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso, S.Sos., M.Si mewakili Gubernur Kalsel, serta Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Murdianto, M.Si.
Komitmen Perluasan Bantuan Hukum
Badrul Ain dalam pidato perdananya menyatakan pihaknya akan memprioritaskan pelayanan dan pendampingan hukum masyarakat sebagai agenda utama kepengurusan. Ia mengakui bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum di Kalimantan Selatan terus meningkat seiring dengan kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi.
“Saat ini persoalan dan kebutuhan pendampingan hukum masyarakat sudah sangat banyak. Apa pun yang menjadi keluhan masyarakat akan kami upayakan untuk dibantu semampu kami, tentunya dengan seluruh komponen dan sumber daya yang dimiliki HAPI,” ujar Badrul.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Seluruh pengurus diharapkan bergerak aktif memberikan pelayanan terbaik sesuai kemampuan dan kewenangan profesi.
Ketua Umum DPP HAPI Dr. Enita Adyalaksmita dalam arahannya menekankan bahwa tugas advokat tidak berhenti pada menjalankan profesi secara profesional. Advokat juga memiliki tanggung jawab menjaga marwah organisasi dan memperkuat keberadaannya di tengah masyarakat.
“Selain harus tetap berintegritas dalam melaksanakan profesi, tugas, kewajiban, dan kewenangannya, para pengurus juga mempunyai tugas membesarkan organisasi yang kita cintai ini. Yang tidak kalah penting adalah menjaga marwah HAPI dan mengembangkan kepengurusannya hingga ke 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” katanya.
Enita juga menyoroti pentingnya peran advokat dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang memperluas akses bantuan hukum hingga desa. Menurutnya, HAPI harus mampu bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat di tingkat paling bawah tidak kesulitan memperoleh pendampingan hukum.
“Kami ingin bantuan hukum benar-benar bergerak sampai ke masyarakat. Kalau persoalan hukum muncul di tingkat desa, masyarakat harus tahu ke mana mereka meminta pendampingan dan siapa yang dapat membela kepentingannya,” tegasnya.
Salah satu keunggulan HAPI Kalsel adalah komposisi anggotanya yang didominasi generasi muda. Dari sekitar 250 anggota, hampir seluruhnya merupakan advokat muda dan aktivis yang dinamis. Badrul menilai karakter ini menjadi modal penting dalam mengembangkan organisasi dan menjawab tantangan zaman.
HAPI yang berdiri sejak 10 Februari 1993 kini memasuki babak baru dengan penguatan di daerah. Dengan target penyempurnaan struktur dalam setahun dan pelaksanaan Muscab di seluruh kabupaten/kota, HAPI Kalsel optimistis dapat mewujudkan visinya sebagai organisasi advokat yang profesional, mandiri, dan berpihak pada keadilan masyarakat.(MY)
