Guna Memutus Mata Rantai Obat Ilegal, PERADI Federasi Bar Indonesia Suarakan Komitmen di Forum Polda Jabar
BANDUNG, 2 OKTOBER 2026 — Maraknya peredaran obat keras berbahaya tanpa izin edar memicu perhatian serius dari organisasi advokat nasional. PERADI Federasi Bar Indonesia secara resmi mengambil peran sentral dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang progresif guna memutus mata rantai penyelundupan dan perdagangan zat ilegal di wilayah hukum Jawa Barat.
Melalui forum Focus Group Discussion (FGD Polda Jabar) yang diselenggarakan di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, organisasi berlambang timbangan keadilan ini mendesak diterapkannya kebijakan toleransi nol (zero tolerance). Agenda yang diinisiasi oleh peserta didik Sespimti Polri Dikreg ke-36 tersebut menyoroti urgensi perlindungan ruang publik dari ancaman obat ilegal di Jawa Barat.
DPN PERADI Federasi Bar Indonesia Desak Pengetatan Regulasi dan Edukasi
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Federasi Bar Indonesia, H. Yovie M. Santosa, S.H., M.Si., M.H., menyatakan bahwa sindikat obat keras ilegal kini telah merambah wilayah pinggiran hingga menyentuh masyarakat kelas bawah. Menurutnya, dampak destruktif dari kejahatan farmasi ini setara dengan ancaman tindak pidana luar biasa lainnya.
“Rantai peredaran ini merusak fondasi sumber daya manusia kita. PERADI Federasi Bar Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami siap berkolaborasi di barisan depan bersama Polda Jabar, tidak hanya untuk memperketat pengawalan hukum pidananya, tetapi juga memasifkan edukasi hukum preventif kepada masyarakat,” tegas Yovie dalam forum tersebut.
DPC Bandung Siap Awasi Celah Hukum di Peradilan
Menindaklanjuti arahan pusat, Ketua DPC PERADI Federasi Bar Indonesia Bandung, Alex Aritonang, S.H., M.H., menyoroti pentingnya menutup segala bentuk celah hukum dalam proses penyidikan hingga persidangan. Penindakan di lapangan sering kali terkendala masalah transparansi, dan di sinilah peran advokat daerah diperkuat.
“Komitmen kami di Kota Bandung sangat jelas: memastikan penegakan hukum berjalan tanpa kompromi. Kami akan memantau setiap berkas perkara agar prosesnya berjalan bersih, akuntabel, dan memberikan efek jera yang nyata bagi para bandar,” kata Alex.
Sinergi Bersama LBH SBN Amankan Hak Korban Rentan
Sejalan dengan pengawasan ketat dari PERADI Federasi Bar Indonesia, Direktur Eksekutif LBH Santosa Bhakti Nusantara (SBN), Amelia Nazirun Nabil, S.H., menambahkan dimensi perlindungan hak asasi manusia dalam kasus ini. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang kokoh harus dibarengi dengan pemulihan bagi para korban dari kalangan prasejahtera.
“Kelompok rentan kerap menjadi sasaran empuk karena keterbatasan informasi dan kemampuan ekonomi. LBH Santosa Bhakti Nusantara berkolaborasi dalam penegakan hukum ini dengan menyediakan posko bantuan hukum gratis bagi warga yang dirugikan oleh eksploitasi obat berbahaya ini,” jelas Amelia.
Menuju Sistem Peradilan Jabar yang Responsif
Keterlibatan aktif PERADI Federasi Bar Indonesia dalam diskusi taktis Polda Jabar ini menandai babak baru pemberantasan kejahatan farmasi secara menyeluruh. Dengan menempatkan organisasi advokat sebagai pilar pengawas independen, penegakan hukum di Jawa Barat diharapkan tidak lagi sekadar tajam ke bawah, melainkan mampu meruntuhkan dominasi sindikat mafia obat ilegal secara berkeadilan.
(Red)
