Podcast EdShareOn, Eddy Wijaya Bahas MBG: MBG Watch Tegaskan Perbaiki Sistem atau Hentikan Program Sementara
Perubahan Pimpinan Tanpa Perbaikan Aturan Dinilai Tidak Akan Mengubah Akar Masalah
Jakarta, 1 Juli 2026 – Pembahasan mendalam mengenai nasib Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali diangkat oleh Eddy Wijaya dalam Podcast EdShareOn: Eddy Sharing and Discussion. Menghadirkan Peneliti TI Indonesia sekaligus Anggota Koalisi MBG Watch, Agus Sarwono, diskusi ini menyoroti bahwa pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) saja tidak cukup, jika tidak dibarengi perombakan sistem dan tata kelola secara menyeluruh.
Pergantian Pimpinan Belum Menjamin Perubahan
Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, menggantikan jajaran sebelumnya yang ditahan Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dan suap. Namun Agus Sarwono mengingatkan:
“Penggantian kepala BGN saja tidak menjamin kinerja menjadi lebih baik, apabila kerangka hukum, aturan, tata kelola, dan regulasinya tidak diperbaiki secara mendasar,” tegasnya. Menurutnya, orang baru akan tetap terjebak dalam kesalahan yang sama jika sistem yang menjadi landasan kerjanya masih rapuh dan rawan penyimpangan.
Ketimpangan Lokasi: Daerah Paling Kekurangan Justru Terlupakan
Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah ketidakcocokan lokasi pembangunan fasilitas. Data menunjukkan angka stunting tertinggi ada di Papua Tengah sebesar 39,4 persen dan Nusa Tenggara Timur 37,9 persen. Namun kenyataannya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru banyak tersebar di Jawa Barat.
“Jauh dengan Papua di atas 30 persen, namun fasilitas justru dibangun di tempat yang kebutuhannya lebih rendah. Ini membuktikan perencanaan belum berbasis data yang akurat,” ujarnya. Akibatnya, bantuan tidak sampai ke wilayah yang paling membutuhkan perbaikan gizi.
Anggaran Terbuang untuk Barang yang Tidak Mendasar
Pemborosan juga terlihat dari daftar pengadaan yang tidak relevan. Terungkap adanya pembelian barang-barang seperti kaos kaki, semir sepatu, tablet, televisi, CCTV, hingga motor listrik. Barang-barang ini dinilai tidak memiliki kaitan langsung dengan tugas utama menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.
“Anggaran yang sangat besar ini seharusnya habis untuk bahan pangan yang berkualitas, bukan teralihkan untuk keperluan administrasi atau perlengkapan yang tidak mendasar. Ini jelas merugikan keuangan negara,” jelas Agus Sarwono.
Dampak Luas yang Ditimbulkan Penyimpangan
Kebijakan yang meleset dan penyalahgunaan anggaran membawa dampak beruntun. Pertama, terjadi kerugian keuangan negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.
Kedua, program gagal menurunkan angka gizi buruk di daerah tertinggal, sehingga berisiko menurunkan kualitas kecerdasan dan fisik generasi penerus bangsa di masa depan.
Ketiga, beban fiskal negara menjadi berat dan berpotensi mengganggu pembiayaan sektor lain yang sama pentingnya, seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun semakin menurun.
Desakan Penghentian Sementara Hingga Aturan Sempurna
Menanggapi kebijakan BGN yang baru hanya memberlakukan moratorium pembangunan dapur dan penundaan operasional saat libur sekolah, langkah itu dinilai belum cukup. Koalisi MBG Watch mendesak agar program dihentikan secara menyeluruh sementara waktu.
“Kami minta program dihentikan sampai aturan atau regulasinya selesai disusun dengan melibatkan partisipasi publik. Hanya dengan landasan yang kuat dan transparan, program ini kelak dapat berjalan benar dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(red)
