Dukungan Tak Main‑main! 4 Jenderal Bintang 4 Purnawirawan TNI Bersatu Protes Penahanan Roy Suryo & Dokter Tifa
Kirim Surat Resmi ke Kapolda Metro Jaya: Tuntut Proses Hukum Bersih, Profesional, Bebas Campur Tangan Politik
OKINEWS JAKARTA – Kekuatan dukungan mengalir deras untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa. Empat nama besar purnawirawan perwira tinggi TNI dengan pangkat tertinggi, lengkap dengan rekam jejak panjang di puncak komando militer, resmi menandatangani surat protes keras dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat ini langsung ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya terkait penahanan keduanya dalam kasus pernyataan soal ijazah Presiden Jokowi.
Dokumen bernomor 025/PP‑TNI/VI/2026 tertanggal 19 Juni 2026 itu memuat 5 poin inti: minta penjelasan dasar hukum penangkapan, pastikan proses berjalan transparan dan profesional, jamin hak‑hak hukum tersangka, pertimbangkan pembebasan jika syarat penahanan tak terpenuhi, serta tegaskan akan mengawal ketat demi menjaga prinsip negara hukum.
Keempat tokoh yang tanda tangan adalah: Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Menanggapi langkah tersebut, pengamat hukum Dr. Hafid Zakariya menegaskan tindakan ini sejalan dengan prinsip persamaan di mata hukum. “Setiap warga punya hak membela diri. Jika penahanan dinilai tidak sesuai aturan KUHAP, jalur pra‑peradilan terbuka lebar. Itu hak konstitusional yang harus dihormati,” ujarnya.
Berikut rekam jejak lengkap keempat sosok yang suaranya sangat didengar di lingkaran militer dan negara:
Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi – Mantan Wakil Panglima & Menteri Agama
Lulusan Akademi Militer 1970, kelahiran Aceh 1947. Pernah memegang berbagai jabatan strategis mulai Komandan Brigade, Kepala Staf Kodam, Gubernur Akmil, hingga mencapai puncak karier sebagai Wakil Panglima TNI pada 1999.
Setelah pensiun, ia masuk dunia politik, menjadi salah satu pendiri Partai Hanura, lalu dipercaya Presiden Jokowi menjabat Menteri Agama periode 2019–2020. Laporan kekayaannya tercatat lebih dari Rp 26 miliar. Sosok ini dikenal paham betul seluk‑beluk birokrasi negara dan kebijakan strategis bangsa.
Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto – Mantan Kepala Staf TNI AD Era Transisi
Lulusan sama angkatan 1970, asal Magelang, lahir 1948. Kariernya menembus berbagai jabatan operasi dan staf, hingga dipercaya memimpin Angkatan Darat sebagai KSAD pada 1999–2000 di masa pemerintahan Gus Dur.
Pernah terseret isu hukum di masa lalu namun dibantah tegas, nama Tyasno kembali jadi sorot saat bergabung dalam tim pemenangan Anies‑Muhaimin 2024 sebagai anggota Dewan Penasihat. Pengalaman panjangnya di komando tempur membuat pandangannya soal keamanan dan hukum sangat dihargai.
Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto – Mantan Kepala Staf TNI AL
Lulusan Akademi Angkatan Laut 1973, mengabdi 34 tahun hingga pensiun 2007. Menjadi KSAL pada 2005–2006 di era Presiden SBY. Pernah memimpin berbagai kapal perang, menjabat Pangarmatim, hingga Wagub Lemhannas.
Sosok ini dikenal sebagai perencana strategis yang kuat, paham diplomasi pertahanan dan tata kelola organisasi besar. Suaranya menjadi rujukan dalam hal penegakan aturan dan kepatuhan pada hukum.
Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan – Mantan Kepala Staf TNI AU, Saksi Sejarah Reformasi
Lulusan Akabri 1969, memegang tampuk pimpinan Angkatan Udara sebagai KSAU periode Juli 1998–April 2002 — melewati masa pemerintahan BJ Habibie, Gus Dur, hingga Megawati. Tokoh kunci yang membawa perubahan besar di TNI AU pasca‑Orde Baru.
Ia dikenal sangat peduli sejarah: dialah yang menetapkan Laksamana Udara R.S. Soerjadarma sebagai Bapak AURI, serta mendorong pelestarian kisah‑kisah penting sejarah militer Indonesia. Prinsipnya teguh pada nilai sejarah, hukum, dan kehormatan negara.
Dengan dukungan kekuatan nama‑nama besar ini, kasus Roy Suryo dan Dokter Tifa kini tak hanya jadi urusan ruang sidang. Forum Purnawirawan TNI menegaskan akan terus memantau dan memastikan hukum berjalan lurus, adil, dan bebas tekanan.
(red)
