JAKARTA – Ketua LBH Mahajaya, Emanuel Mikael Kota, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, pelaksanaannya harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Pernyataan itu disampaikan Emanuel menyusul pelantikan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, setiap kebijakan publik dalam negara demokrasi harus dinilai berdasarkan kualitas tata kelolanya, bukan semata-mata dari narasi politik yang menyertainya.
Pria yang akrab disapa Manche itu menegaskan bahwa kritik terhadap Program MBG tidak boleh dipandang sebagai bentuk penolakan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ia berpandangan, pelaksanaan MBG sebaiknya dilakukan secara bertahap, terukur, dan memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan angka stunting tinggi, serta keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan pendekatan tersebut, anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk memberikan manfaat nyata.
Emanuel juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi harus tercermin pada meningkatnya status gizi anak, menurunnya angka stunting, serta pengelolaan anggaran yang efisien dan bebas dari praktik korupsi.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola program melalui transparansi dalam proses pengadaan maupun penggunaan anggaran, sekaligus membuka ruang bagi pengawasan dan evaluasi dari masyarakat.
“Negara yang kuat bukanlah negara yang anti terhadap kritik, melainkan negara yang menjadikan kritik sebagai sarana memperbaiki kebijakan. Program MBG akan menjadi warisan yang bernilai apabila benar-benar berpihak kepada anak-anak yang paling membutuhkan, bukan dijadikan instrumen politik,” tegas Emanuel.
Redaksi
