Blak-blakan di Podcast EdShareOn, Hamid Awaluddin Sebut Alasan Hilangnya Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Menganiaya Logika
BOGOR, 07 OKTOBER 2026 — Kasus temuan fasilitas mewah menyerupai hunian apartemen di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, yang dipublikasikan Ombudsman Republik Indonesia pada 23 September 2026 kini memasuki babak baru. Isu ini tidak lagi sekadar masalah pelanggaran disiplin internal, melainkan sinyal kuat adanya kejahatan sistemik yang melibatkan transaksi hukum.
Menguliti sengkarut ini secara mendalam, Podcast EdShareOn yang dipandu langsung oleh Eddy Wijaya menghadirkan narasumber otoritatif, Prof. Dr. Hamid Awaluddin, S.H., M.A. — Menteri Hukum dan HAM periode 2004–2007. Beliau membongkar kejanggalan di balik alibi pihak lapas sekaligus mendesak reformasi hukum yang radikal.
“Sangat menyedihkan dan memalukan. Pelakunya itu jangan hanya dijatuhi sanksi administrasi, harus ada pidananya agar ada efek jera,” tegas Hamid secara blak-blakan dalam tayangan eksklusif di kanal YouTube EdShareOn.
Dugaan Perintangan Keadilan: Saat AC dan TV Layar Lebar Tiba-tiba Hilang
Salah satu temuan paling mencurigakan pasca-pemeriksaan mendadak Ombudsman adalah hilangnya sejumlah fasilitas utama — televisi layar lebar hingga pendingin ruangan — secara mendadak saat jajaran kementerian melakukan peninjauan. Pihak lapas berdalih barang-barang tersebut kebetulan rusak dan sedang diturunkan untuk diperbaiki.
Argumen ini langsung dipatahkan Hamid di hadapan kamera. Menurutnya, alasan itu tidak logis dan terkesan meremehkan akal sehat publik.
“Ini paradoks. Biasanya kalau pejabat mau datang, barang diadakan supaya pejabat gembira. Ini kebalikannya, menteri datang barang justru hilang. Tolong kalau berbohong kualitasnya ditingkatkan supaya lebih cerdas. Ini betul-betul menganiaya kecerdasan kita,” cetusnya.
Secara hukum, tindakan melenyapkan fasilitas tersebut secara sengaja telah memenuhi unsur perintangan terhadap proses hukum (obstruction of justice) melalui penghilangan barang bukti. Pintu pidana inilah yang ia desak diusut pertama kali oleh aparat penegak hukum.
(Analisis hukum lengkap mengenai pasal-pasal terkait dapat dibaca secara komprehensif di website resmi edshareon.com).
Mematahkan Alibi “Rumah Dinas”
Di hadapan Komisi XIII DPR RI, pihak lapas berdalih bangunan tersebut merupakan rumah jabatan milik Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib). Hamid pun mengajak publik melihat isi ruangan yang dihuni warga binaan kasus korupsi berinisial JM.
Fasilitas seperti kamar mandi lengkap dengan wastafel bilas standar hotel bintang lima, kulkas berukuran besar, sofa mewah, hingga area mini golf dinilai sangat tidak selaras dengan profil pendapatan seorang pejabat di lingkungan lapas.
“Level jabatan apa yang memiliki fasilitas semewah itu? Berapa penghasilannya? Waktu saya jadi menteri dulu saja, toilet saya tidak seperti itu. Status propertinya mungkin rumah jabatan, tetapi fasilitas di dalamnya hanya bisa diadakan oleh orang yang memiliki kekuatan finansial tak terbatas,” ujar Hamid, menyoroti mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi di balik layar.
Keadilan Dua Arah: Seret Penikmat Fasilitas & Usut Masa Lalu
Sejauh ini, lima oknum petugas telah dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara. Namun Hamid menilai langkah itu belum adil jika berdiri sendiri. Keadilan harus ditegakkan ke dua arah sekaligus:
Pertama, pidanakan warga binaan yang menikmati fasilitas tersebut. Transaksi suap melibatkan dua pihak. Sangat tidak adil jika hanya petugas yang dihukum, sementara narapidana korupsi yang menikmati kemewahan justru melenggang bebas. Mereka wajib dijerat pasal penyuapan kepada penyelenggara negara.
Kedua, telusuri mundur masa kepemimpinan lapas sebelumnya. Praktik ini disinyalir sudah mengakar bertahun-tahun. Menghukum petugas yang menjabat saat sidak saja dinilai membiarkan pelaku sesungguhnya lepas, sementara petugas saat ini hanya menjadi kambing hitam karena “kebetulan apes”.
Hamid mengingatkan dampak paling mendasar: jika bagian hilir sistem peradilan dibiarkan rusak dan bisa diperjualbelikan, maka kerja keras polisi dan jaksa di hulu akan sia-sia. Aparat penegak hukum akan kehilangan motivasi jika mengetahui hukuman dapat dibeli dengan fasilitas istimewa di lapas.
Mari Bersama Mengawal Kebenaran!
Ulasan hukum yang berani dan edukatif seperti ini membutuhkan dukungan Anda. Dapatkan informasi terpercaya bersama kami:
– Tonton Wawancara Lengkap: Saksikan dinamika diskusi utuh Eddy Wijaya bersama Prof. Hamid Awaluddin di kanal YouTube EdShareOn. Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar, serta dukung kami dengan Like, Share, dan Subscribe!
– Baca Analisis Mendalam: Jelajahi isu hukum, sosial, dan bisnis terkini di situs resmi kami: edshareon.com
Karena bagi kami di EdShareOn, Sukses itu, hanya masalah waktu.(red)
