Koalisi Masyarakat Sipil dan Jurnalis Sukabumi Desak Kejari Perkuat Transparansi dan Kemitraan Pers

SUKABUMI — Puluhan masyarakat sipil bersama insan pers yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Jurnalis Sukabumi menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Senin (24/8/2026).

Aksi tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi terkait keterbukaan informasi publik, khususnya mengenai sejumlah proyek strategis pemerintah yang mendapatkan pendampingan atau pengawalan dari Kejaksaan.

Selain persoalan transparansi, massa juga menyoroti akses informasi bagi wartawan serta dugaan perlakuan yang dinilai kurang proporsional terhadap jurnalis ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa mereka tidak mempersoalkan peran Kejaksaan dalam melakukan pendampingan terhadap proyek pemerintah. Namun, apabila kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara maupun daerah, publik dinilai berhak memperoleh informasi dasar sepanjang tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang menjadi perhatian antara lain nama atau jenis proyek, lokasi kegiatan, nilai anggaran, serta pihak maupun institusi yang memberikan pendampingan atau pengawalan.

“Kami bukan anti terhadap pendampingan proyek oleh Kejaksaan. Justru kami mendukung jika dilakukan secara profesional dan akuntabel. Tetapi ketika menggunakan APBN atau APBD, publik berhak mengetahui informasi dasarnya,” tegas salah seorang peserta aksi.

Pers Diminta Tidak Dipersulit Saat Melakukan Konfirmasi

Dalam kesempatan tersebut, koalisi juga menyampaikan keberatan terhadap dugaan perlakuan diskriminatif atau tidak proporsional terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Massa menilai pers memiliki fungsi kontrol sosial sehingga hubungan antara lembaga penegak hukum dengan media semestinya dibangun melalui komunikasi yang terbuka, profesional, dan saling menghormati.

“Jurnalis bukan musuh Kejaksaan. Kalau memang ada informasi yang dikecualikan, sampaikan dasar hukumnya. Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik justru dipersulit ketika melakukan konfirmasi,” ujar peserta aksi lainnya.

Koalisi berharap Kejari Kabupaten Sukabumi dapat membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat dan insan pers, terutama dalam menyampaikan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Tiga Aspirasi Utama Disampaikan

Dalam aksi tersebut, koalisi menyampaikan tiga poin utama yang menjadi tuntutan.

Pertama, meminta Kejari Kabupaten Sukabumi memberikan informasi mengenai proyek-proyek strategis pemerintah yang mendapatkan pendampingan atau pengawalan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan keterbukaan informasi publik.

Kedua, meminta agar tidak terdapat perlakuan diskriminatif terhadap wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya dalam melakukan konfirmasi kepada pejabat maupun institusi pemerintah.

Ketiga, massa meminta adanya akuntabilitas dalam proses pendampingan dan pengawasan proyek strategis agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana fungsi tersebut dijalankan.

Koalisi menegaskan bahwa informasi yang diminta bukan seluruh dokumen teknis proyek. Mereka hanya meminta informasi mendasar yang dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai proyek yang menggunakan uang negara.

“Yang kami minta bukan seluruh dokumen teknis. Informasi dasarnya saja, proyek apa, lokasinya di mana, berapa nilai anggarannya, dan siapa yang melakukan pendampingan. Keterbukaan justru dapat menghilangkan prasangka,” kata massa.

Minta Evaluasi terhadap Kasi Intel

Tuntutan massa juga diarahkan kepada Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Sukabumi.

Koalisi meminta pimpinan Kejaksaan melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan pelayanan informasi yang dinilai belum mencerminkan prinsip keterbukaan serta kemitraan dengan masyarakat dan insan pers.

Massa bahkan mendesak agar pejabat terkait dievaluasi secara serius, termasuk kemungkinan pencopotan apabila hasil evaluasi membuktikan adanya ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi komunikasi publik dan pelayanan informasi.

“Jika persoalan komunikasi dan keterbukaan ini terus terjadi, kami meminta pimpinan Kejaksaan melakukan evaluasi secara serius, termasuk terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut,” tegas salah seorang peserta aksi.

Siapkan Mekanisme Sengketa Informasi

Sebagai langkah lanjutan, koalisi menyatakan akan menyampaikan permintaan informasi secara resmi melalui surat kepada Kejari Kabupaten Sukabumi.

Langkah tersebut dilakukan agar permintaan informasi memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat diproses sesuai mekanisme keterbukaan informasi publik.

Koalisi selanjutnya akan menunggu tanggapan resmi dari pihak Kejari. Apabila permintaan informasi tidak memperoleh respons sesuai mekanisme atau terdapat penolakan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, massa menyatakan siap menempuh mekanisme keberatan hingga sengketa informasi melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Menurut koalisi, langkah tersebut merupakan bentuk penggunaan jalur hukum yang telah disediakan negara dan bukan dimaksudkan sebagai tekanan terhadap institusi Kejaksaan.

Transparansi Dinilai Perkuat Pengawasan Publik

Koalisi Masyarakat Sipil dan Jurnalis Sukabumi menilai keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan penggunaan anggaran negara dan daerah dapat diawasi secara bersama-sama.

Masyarakat, menurut mereka, memiliki kepentingan untuk mengetahui pelaksanaan proyek pemerintah, terlebih apabila proyek tersebut menggunakan uang negara dan mendapatkan pendampingan dari aparat penegak hukum.

Transparansi juga dinilai mampu mencegah munculnya berbagai spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasi, massa menyatakan akan terus mengawal tuntutan melalui jalur administrasi dan mekanisme hukum yang tersedia.

Bagi koalisi, persoalan yang disuarakan bukan sekadar mengenai pembukaan informasi, melainkan menyangkut bagaimana penggunaan uang rakyat, pelaksanaan proyek pemerintah, serta proses pendampingan dan pengawasannya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Reporter: Rzl